Tapteng, MISTAR.ID

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) mengajukan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) lantaran DPRD tidak kunjung membahas Ranperda APBD 2025 yang sudah diajukan untuk disetujui bersama.

Hal ini terungkap saat Sekda, Erwin Hotmansah Harahap menyampaikan sambutan pada rapat Paripurna DPRD Tapteng agenda penyampaian Ranperda Kabupaten Tapteng tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani, Kamis (19/12/24).

Sekda Tapteng, Erwin Hotmansah Harahap mengatakan perlu dipahami bersama kedudukan antara DPRD dan Bupati adalah setara dan tidak dapat saling menegasikan. Bupati merupakan mitra sejajar DPRD, dan DPRD merupakan unsur pemerintah daerah bersama-sama dengan Bupati.

Baca juga : Pemkab Tapteng dan BBPVP Kemnaker Jalin MoU Upaya Penanggulangan Pengangguran

“Kami hadir memenuhi undangan Ketua DPRD, merupakan wujud penghormatan kami kepada DPRD Tapteng, serta memenuhi arahan Gubsu,” katanya.

Hotmansah menilai pihaknya berpandangan penyusunan APBD Kabupaten Tapteng tahun anggaran 2025 penuh diwarnai dengan dinamika politik yang cenderung mengabaikan prinsip-prinsip penyelenggaran pemerintahan daerah, khususnya prinsip penegakan hukum dan kesetaraan antara Bupati dan DPRD.

“Dalam hal ini mengundang Gubsu sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, terpaksa ikut campur tangan melakukan mediasi antara Bupati dan DPRD Kabupaten Tapteng yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024,” bebernya.

Ia menyayangkan terjadinya dinamika politik tersebut, namun Pemkab menghormati dan menghargai pandangan dan sikap DPRD Kabupaten Tapteng.